Mengapa masyarakat sering menerima keadaan yang sebenarnya merugikan mereka? Mengapa ketimpangan sosial, dominasi ekonomi, atau kebijakan yang tidak populer tetap bertahan tanpa perlawanan besar? Pertanyaan ini pernah diajukan oleh seorang pemikir Italia bernama Antonio Gramsci hampir seabad lalu. Jawabannya masih terasa relevan hari ini. Ia ahir di Sardinia pada 1891 dan tumbuh dalam pergolakan sosial-politik Italia, Gramsci menyaksikan secara langsung krisis liberalisme dan bangkitnya fasisme di bawah Benito Mussolini. Dalam kondisi terpenjara oleh rezim tersebut, ia menulis refleksi-refleksi mendalam yang kemudian dikenal sebagai Prison Notebooks sebuah laboratorium konseptual yang melahirkan teori hegemoni.
 |
| Setiap orang adalah intelektual, tetapi tidak semua orang memiliki fungsi intelektual dalam masyarakat (Antonio Gramsci 1891). |
Berbeda dengan pemikiran klasik Karl Marx yang menekankan negara sebagai alat penindasan kelas, Gramsci melihat bahwa kekuasaan modern tidak bekerja hanya melalui kekerasan atau hukum. Ia bekerja melalui persetujuan. Kekuasaan bertahan bukan hanya karena takut, tetapi karena dianggap wajar.
Inilah yang disebut hegemoni, kepemimpinan moral dan intelektual yang membuat nilai-nilai kelompok dominan diterima sebagai akal sehat. Sekolah mengajarkan disiplin tertentu, media membingkai peristiwa dengan sudut pandang tertentu, budaya populer membentuk selera dan impian tertentu. Tanpa terasa, masyarakat menginternalisasi cara berpikir yang menopang sistem yang ada.
Dalam konteks hari ini, hegemoni dapat dilihat dalam cara media sosial membentuk opini publik, dalam bahasa pembangunan yang selalu identik dengan pertumbuhan ekonomi, atau dalam anggapan bahwa pasar adalah solusi atas hampir semua persoalan. Banyak kebijakan diterima bukan karena sepenuhnya adil, tetapi karena telah dibingkai sebagai sesuatu yang rasional dan tak terhindarkan.
Gramsci menyebut situasi ini sebagai negara integral gabungan antara kekuatan politik dan kekuatan budaya. Negara tidak hanya hadir melalui aparat, tetapi juga melalui ruang-ruang sipil: pendidikan, agama, media, bahkan hiburan. Di sanalah persetujuan diproduksi.
Karena itu, perubahan sosial tidak cukup hanya dengan merebut kekuasaan formal. Ia menuntut perjuangan panjang dalam membentuk kesadaran. Gramsci menyebutnya war of position perjuangan ide, nilai, dan makna dalam kehidupan sehari-hari. Politik bukan sekadar perebutan jabatan, tetapi perebutan definisi tentang apa yang dianggap normal dan mungkin.
Apakah hegemoni bisa dihapuskan? Tidak. Setiap tatanan sosial akan memiliki kepemimpinannya sendiri. Pertanyaannya bukan apakah hegemoni ada atau tidak, melainkan siapa yang memimpinnya dan untuk kepentingan siapa ia bekerja.
Di tengah derasnya arus informasi dan polarisasi politik, pemikiran Gramsci mengingatkan kita bahwa kekuasaan paling efektif bukanlah yang memaksa tubuh, melainkan yang membentuk pikiran. Kesadaran publik adalah medan pertarungan sejarah yang sesungguhnya. Dan di medan itulah masa depan ditentukan.